PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran kembali menegaskan komitmennya terhadap keadilan dan akses pendidikan yang merata. Dalam inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 3 Palangka Raya pada Selasa (10/6/2025), ia menyampaikan pesan tegas kepada seluruh kepala sekolah di bawah naungan Pemprov Kalteng: jangan sekali-kali menahan ijazah siswa dengan alasan tunggakan biaya.
“Kalau sampai ada yang menahan ijazah, kepala sekolahnya akan kami tarik. Pegawai negeri itu bisa kami turunkan dari kepala sekolah menjadi staf,” tegas Agustiar di hadapan guru dan siswa.
Sidak ini dilakukan usai Gubernur kembali dari kunjungan kerja ke wilayah barat Kalteng. Dalam kunjungan itu, ia tak hanya menyampaikan arahan, tetapi juga menyapa langsung para siswa, memberikan semangat, bahkan menghadiahi uang pembinaan kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik.
Gubernur juga meninjau sarana dan prasarana sekolah, menyoroti pentingnya kebersihan, kerapian, dan suasana belajar yang mendukung. Ia meminta agar sekolah-sekolah segera mengajukan permohonan pengecatan dan pembenahan fasilitas.
“Gedung boleh berdiri megah, tapi kalau catnya kusam, semangat belajar bisa hilang. Kita mau suasana sekolah yang hidup dan menyenangkan,” ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Reza Prabowo, yang mendampingi sidak tersebut, menjelaskan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari evaluasi langsung Gubernur terhadap implementasi kebijakan pendidikan, termasuk digitalisasi pembelajaran.
Di SMAN 3, dari 34 rombongan belajar, baru lima kelas yang memiliki papan tulis digital. Sisanya masih dalam proses pengadaan dan pengiriman. Reza juga menyebut bahwa seluruh SMA, SMK, dan SLB telah diminta mengajukan proposal kebutuhan sarpras secara resmi, yang akan dihimpun dan diprioritaskan sesuai urgensinya.
Turut mendampingi dalam sidak ini antara lain Plt. Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, Asisten Perekonomian Herson B. Aden, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Langkah tegas dan kehadiran langsung Gubernur di tengah aktivitas sekolah menjadi pesan kuat bahwa sektor pendidikan di Kalteng bukan hanya urusan anggaran, tapi juga soal keadilan, kepedulian, dan etika pelayanan publik.(red)
