Palangka Raya – Pengendalian Inflasi di tahun 2025 ini merupakan tantangan yang ditanggapi serius oleh pemerintah daerah Kalimantan Tengah, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diadakan secara virtual (10/02/2025), Staf Ahli Gubernur Kalteng, Yuas Elko menegaskan bahwa angka inflasi Kalteng berada di urutan ke-enam terendah secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah pengadaan pasar murah dan pasar penyeimbang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Yuas Elko menyatakan bahwa stok bahan pangan menjelang Ramadan masih cukup, dan pemerintah berkomitmen untuk terus memantau situasi pasar. Selain itu, gerakan tanam, perluasan lahan, dan optimalisasi lahan juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Kolaborasi antara berbagai dinas dan instansi terkait juga menjadi kunci dalam pengendalian inflasi. Dalam rakor tersebut, Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan pentingnya konsolidasi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan kementerian/lembaga untuk menghadapi potensi kenaikan harga. Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara cepat dan efektif.
Dalam FGD yang diadakan di kantor PT. Jamkrida Kalteng (10/02/2025), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Kalteng, Norhani menyampaikan tentang pentingnya untuk mendukung ketahanan pangan melalui penguatan sinergi dengan stakeholder, seperti PT Jamkrida Kalteng. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, yang merupakan pilar utama perekonomian daerah. Ia juga menekankan bahwa program seperti produksi Minyak Makan Merah di Pangkalan Lada diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi koperasi dan UMKM, serta memperkuat ketahanan pangan.
Dalam konteks pengawasan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sri Widanarni (04/02/2025), menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perizinan usaha untuk mencegah praktik korupsi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi.
Secara keseluruhan, pengendalian inflasi di Kalteng pada tahun 2025 menunjukkan bahwa inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, dinas terkait, dan pelaku usaha sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan. Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil, terutama menjelang bulan Ramadhan yang biasanya diwarnai dengan lonjakan permintaan. Kalteng berkomitmen untuk terus berupaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya saing perekonomian daerah demi kesejahteraan masyarakat. (FR/Primamedia)
