Palangka Raya – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menggelar sosialisasi selama tiga hari. Kegiatan ini diadakan pada 20 hingga 22 Oktober 2024, di Hotel M. Bahalap, Palangka Raya, dan dihadiri oleh 832 kepala sekolah dan bendahara dari seluruh SMA, SMK, dan SLB di Kalteng.
Dalam sambutannya, Muhammad Reza Prabowo, Plt. Kadisdik Kalteng yang diwakili oleh Plt. Sekdisdik Kalteng, Safrudin, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah. Reza berharap bahwa setelah mengikuti sosialisasi ini, para peserta dapat mengelola dana BOS dengan lebih efektif dan akuntabel.
Kegiatan sosialisasi ini mencakup materi mengenai kebijakan pengelolaan dana BOSP dan BOSDA yang berlaku pada tahun 2024. Di antaranya adalah evaluasi pengelolaan BOSP di Kalteng dan kebijakan umum dalam pengelolaan dana pendidikan. Selain itu, peserta juga diajarkan cara integrasi sistem ARKAS dan SIPD untuk mempermudah proses pengelolaan dana yang lebih terorganisir.
Sosialisasi yang dihadiri oleh dua narasumber dari pusat dan empat narasumber lokal ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Metode ini memungkinkan peserta untuk bertanya langsung kepada narasumber, sehingga mereka dapat memperdalam pemahaman mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan dana BOS yang tepat.
Sementara itu, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Ahmad Husain, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, mengingatkan bahwa pendidikan adalah investasi utama untuk masa depan bangsa. Gubernur juga mengingatkan agar pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat memaksimalkan dampaknya terhadap kualitas pendidikan.
Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kapasitas pengelola pendidikan di Kalimantan Tengah, dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk kemajuan pendidikan.
