Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum mengalami progres karena anggaran masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah. Blokir anggaran akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi mendapat persetujuan dari Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody sambil tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1/25).
Pada siang hari yang sama, Komisi V DPR menyetujui efisiensi anggaran Kementerian PU, yang kini hanya tersisa Rp29,57 triliun setelah sebelumnya mengalami pemangkasan sebesar Rp81,38 triliun.
Dody menyebut bahwa setelah persetujuan ini, pihaknya akan segera melapor ke Sri Mulyani. Jika laporan telah diterima, pemblokiran anggaran di Kementerian PU dapat dibuka kembali.
“Setelah disetujui kan ada surat khusus. Nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas,” jelasnya.
Efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp110,95 triliun untuk tahun 2025. Namun, anggaran tersebut mengalami pemangkasan hingga Rp81,38 triliun, yang berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.
